oleh

Gelar Kegiatan Di Tengah Pandemi Covid-19, IPDN Jadi Sorotan Publik

BANDUNG, realitapublik.com,— Kegiatan hiburan yang digelar IPDN (Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri) di Gedung Nusantara, IPDN Jatinangor, Sumedang (Minggu, 24/5/2020). Dengan mengumpulkan jumlah ribuan siswa dan pejabat IPDN serta bintang tamu penyanyi dari luar kampus, mendapatkan sorotan dan perhatian publik.

Bagaimana tidak, kegiatan tersebut digelar di masa pandemik wabah corona dan dari foto-foto yang beredar di media sosial terkesan bertolak belakang dengan upaya pemerintah selama ini dengan menerapkan PSBB (Pembatasan sosial Berskala Besar). Bahkan, di hari yang sama merupakan Hari Raya Idul Fitri, sebagian masyarakat rela tidak menggelar solat Ied di masjid demi mendukung pencegahan penyebaran coronavirus disease (Covid-19).

Kegiatan tersebut sontak membuat beberapa pihak menyayangkan acara. Salahsatunya dari Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch), Neta S Pane.

“Acara yang melanggar PSBB ini sangat disesalkan. Bagaimana mungkin, para calon birokrat itu bisa seenaknya melanggar ketentuan Pemeritah dan melanggar PSBB. IPW sudah melaporkan pelanggaran berat PSBB ini kepada Mendagri, yang membawahi IPDN. Diharapkan ada tidakan tegas dari Mendagri terhadap kasus ini,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Okezone.com, Selasa (26/5/2020).


Dirinya berharap Mendagri Tito Karnavian menindak tegas para pejabat IPDN yang mengizinkan acara pengumpulan massa ini. Dari data dan foto yang diterima IPW, halal bihalal itu dilakukan bersamaan dengan Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H pada 24 Mei 2020, siang.

Menurut Neta, halal bihalal itu bertolak belakang dengan upaya Pemerintah memutus mata rantai pandemi Covid 19. Kampus IPDN di Jawa Barat itu justru membuat acara perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dihadiri ratusan Praja dan para undangan di Balirung Rudini.

“Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang justru tengah giat giatnya memberlakukan PSBB dalam rangka menekan penularan Covid-19. Anehya lagi, acara ini dilaksanakan atas perintah Rektor IPDN, dengan alasan untuk menghibur Praja yang selama ini melakukan karantina di kampus,” sambung Neta.

IPW berharap Mendagri segera mengambil tindakan tegas terhadap Rektor IPDN. Sebab, apa pun alasannya, aksi pengumpulan massa di kampus IPDN ini, selain melanggar ketentuan Pemerintah pusat, juga melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 tahun 2020.

“Yang sangat disayangkan lagi, IPDN adalah kawah candradimuka untuk melahirkan para calon pejabat pemerintahan di negeri ini, tapi mengapa mereka bisa seenaknya melanggar ketentuan Pemeritah. IPW menyayangkan sikap para Praja tersebut, belum menjadi pejabat saja, mereka sudah seenaknya melanggar ketentuan Pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, IPW meminta Polda Jabar mengusut kasus ini, apakah acara ini memiliki izin atau tidak.

Sementara, dikutip dari patrolicyber.com, salahsatu tokoh masyarakat, Deni memprotes dengan mempertanyakan jika benar membuat keramaian tidak melanggar aturan, apakah masyarakat umum diizinkan menggelar hajatan di sebuah gedung?

“Kalau IPDN boleh, mengapa masyarakat tidak? Misalnya saya menikahkan anak di gedung, lalu saya undang tamu keluarga dan warga lain untuk makan-makan dan menikmati acara dangdutan, berarti ini boleh dong. Asalkan yang hadir menjaga jarak dan memakai masker,” ungkapnya.

“Tapi mengapa, di berita warga yang berkerumun yang jumlahnya mungkin 10 orang dibubarkan aparat? Apakah aturan tersebut hanya berlaku untuk masyarakat kecil, dan tak berlaku bagi lembaga besar seperti IPDN?” imbuh Deni mengomentari acara IPDN tersebut.

Untuk menjawab hal tersebut, Deni berharap Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan atas kegiatan di IPDN agar masyarakat tak dibuat bingung.

“Kami harap ada penjelasan akan hal ini. Hukum jangan terkesan tumpul ke atas tajam kebawah. Ayo jelaskan apakah boleh kita menggelar acara keraiaman, jangan sampai masyarakat dianaktirikan oleh aturan,” pungkasnya. (Cuy/dbs)

Komentar

Realita Terbaru