oleh

Mantan Komisioner KPK Ingatkan Dampak Besar Perkara Korupsi di Sektor SDA

IPL.COM,— Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif menyebutkan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) memiliki dampak besar karena bisa merusak lingkungan yang akan diwariskan generasi mendatang. Untuk itu, Ia berharap KPK serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor SDA tersebut.

“Mengapa sih lingkungan dan SDA itu penting untuk Indonesia dan bahkan penting untuk dunia dan kenapa KPK harus ikut menjaga. Jadi bisa kita lihat dari bahwa lingkungan itu sangat interdependence, SDA itu hanya merupakan bagian sedikit. Oleh karena itu maka kalau kita merusak yang satu kita akan merusak yang lain maka kita sangat penting mungkin bukan saja untuk kita sekarang tetapi juga untuk anak cucu kita dan generasi yang akan datang,” ungkap Laode Syarif dalam diskusi online bertema ‘Kebijakan Pencegahan Korupsi SDA: Bentang Proses, Pendekatan dan Batasnya’, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga  Rumah Bupati KBB Digeledah KPK, Dugaan Terkait Korupsi Bansos Covid-19

Dikatakan Laode dalam diskusi tersebut, dirinya menyinggung dua perkara berkaitan dengan korupsi SDA yang ditangani KPK. Dua kasus yang dimaksud, pertama kasus dugaan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menjerat Bupati Kotim Supian Hadi. Kerugian yang dialami negara menurut dugaan KPK akibat kasus itu mencapai senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.

Kedua, kata Laode, kasus dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun. Dalam kasus ini ada tiga tersangka baru, salah satunya merupakan tersangka korporasi yakni PT Palma Satu.

“Ini saya mengingatkan saja teman-teman di KPK, ini KPK tetapkan Bupati Kotawaringin Timur itu 1 Februari 2019. Saya kurang tahu bupatinya ada dimana sekarang, apakah sudah ditahan atau belum. Saya informasikan saja kasus ini dimulai penyelidikannya dimulai sebelum saya masuk KPK, setelah saya masuk saya lihat susah banget didorongnya. Abis itu ada lagi yang korporasi,” tutur Syarif.

Baca Juga  Benarkah KPK Selidiki Dugaan Sosok Madam Dalam Kasus Korupsi Bansos

Hingga kini, katanya, kasus keduanya belum tuntas. Ia berharap pimpinan KPK bisa menuntaskan dua perkara itu. Sebab, dua kasus itu diduga mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.

“jadi mudah-mudahan ini dilanjut terus dan ini juga KPK harus mengeluarkan jangan sampai kasus-kasus yang besar ini karena ini juga ratusan miliar bahkan mungkin yang korporasi bisa triliunan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan diskusi ini, dirinya juga menerangkan bahayanya state capture corruption. “Apa sih state capture corruption itu? satu, pemerintah memfasilitasi perusakan dan penyelewengan dengan kebijakan dan peraturan. Dua, membiarkan kejahatan di depan mata, tidak diapa-apain kalau ini nih di daerah pemukiman yang oleh Greenpeace ini di Kaltim. Tiga, mendapatkan keuntungan pribadi dari perusahaan lingkungan dan sumber daya alam itu. Apa tiga ciri di atas ada di Indonesia atau tidak? ring the bell?” ungkapnya.

Baca Juga  Benarkah KPK Selidiki Dugaan Sosok Madam Dalam Kasus Korupsi Bansos

Mantan Komisioner KPK ini menyebut korupsi di sektor SDA ini terkadang dipengaruhi oleh state capture corruption. Syarif kemudian menjelaskan state capture corruption yang bisa terjadi di korupsi sektor SDA.

Menurutnya, pemberantasan korupsi sektor SDA akan menjadi susah jika sudah ada pengaruh state capture corruption tersebut. Namun, ia tetap berharap KPK bisa memberantas korupsi di sektor SDA tersebut.

“Jadi memang kalau di fasilitasi negara susah dan saya berharap KPK RI tetap istiqomah memberantas korupsi sumber daya alam,” ucapnya.

Komentar

Realita Terbaru