oleh

MUI Kaji Pelaksanaan Ibadah di Masa New Normal Covid-19

RajaBackLink.com

JAKARTA, realitapublik.com,—
MUI (Majelis Ulama Indonesia) saat ini tengah membahas kebijakan pemerintah yang akan menerapkan new normal di masa pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Sholahuddin Al Aiyub.

Pembahasan tersebut dikhususkan untuk bagaimana penyelenggaraan ibadah di masa new normal (normal baru) nanti.

“Pembahasan ini akan dimatangkan dalam waktu dekat. Tentu saja ada relaksasi dari keputusan-keputusan sebelumnya, dan masih tetap mempertimbangkan kondisi yang ada. Misalnya bagaimana untuk daerah yang terkendali maupun yang belum. Ini akan menjadi variabel penting,” kata dia, dilansir Republika.co.id, Rabu (27/5).

Pihaknya juga akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang terkait penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi. Dari evaluasi ini akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan aktivitas keagamaan di era new normal untuk disampaikan kepada pemerintah.

“Ini masih didalami. Kita sedang mengumpulkan informasi yang lebih valid, melakukan evaluasi terhadap efektivitas aturan selama ini dan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19,” ucapnya.

Sholahuddin menambahkan, MUI juga mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol medis sebagai salah satu variabel dalam membuat rekomendasi. Sebab, dia mengakui, yang menjadi titik krusial di era new normal nanti adalah pemahaman masyarakat terhadap protokol medis dan kepatuhan mereka melaksanakannya.

“Ini akan coba kita evaluasi terkait variabel mana yang nanti akan menjadi rekomendasi utama MUI terhadap pemerintah, khusus terkait aktivitas keagamaan,” ujar dia.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran yang berisi protokol medis di tengah pandemi Covid-19. MUI akan mengkaji apakah seluruh protokol medis itu juga menjadi salah satu protokol untuk kegiatan keagamaan di era new normal nanti.

“Akan coba kita lihat dari hasil evaluasi, khususnya untuk umat Islam, apakah mereka sudah patuh misalnya menggunakan masker, cuci tangan, menyemprot disinfektan, disiplin physical distancing, dan sebagainya. Faktor-faktor ini menjadi variabel penting bagi MUI sebelum membuat kesimpulan ke depannya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menilai, kunjungan Presiden Joko Widodo ke mall menunjukkan new normal di era pandemi Covid-19 secara tak langsung sudah digaungkan.

Dia menegaskan, kebijakan tersebut harus melalui kajian komprehensif melibatkan semua pihak. “Kita masih sangat khawatir dengan peningkatan kurva masyarakat yang terpapar Covid-19. MUI tak sejalan dan menolak penerapan herd immunity hanya dengan alasan penyelamatan ekonomi tanpa adanya penerapan PSBB secara sungguh-sungguh dan di bawah satu komando yang jelas dan tegas,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5).

Dirinya menambahkan, para pakar menegaskan penerapan herd immunity di Indonesia tanpa dibarengi stimulus ekonomi kerakyatan yang adil justru akan menimbulkan risiko besar bagi rakyat. Dampaknya masyarakat menjadi kelinci percobaan. Mereka yang tak punya imunitas tubuh yang kuat pasti akan jadi korban.

“Karena itu, MUI menolak kebijakan herd immunity atas nama lain karena penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan ekonomi saja. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik tentang kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat,” katanya. Muhyiddin berpendapat, dibukanya pusat perbelanjaan merupakan upaya penyelamatan ekonomi,” jelasnya.

“Tetapi kebijakan tersebut dinilai oleh banyak pakar masih berbau kontroversial dan immature. Ada kesan Indonesia meniru langkah beberapa negara yang sudah menerapkan relaksasi seperti Malaysia, India dan beberapa negara lain di Asia dan Eropa,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut Muhyiddin, publik sudah sangat paham, para pemilik mal dan pusat perbelanjaan modern di seluruh negeri adalah mereka yang punya kedekatan secara politik dengan pusat kekuasaan.

Jadi menurutnya, sangat logis jika relaksasi tersebut terkesan bahwa pemerintah mendapatkan pressure untuk melakukan relaksasi.

“Sementara, angka kurva masih tinggi dan kebijakan baru pemerintah belum diumumkan secara resmi. New normal seharusnya dijadikan sebagai upaya penyelamatan bangsa dan negara, bukan sekadar penerapan pola hidup empat sehat lima sempurna, tetapi pola hidup yang religius, adil, bebas dari korupsi, kemaksiatan, kezaliman, kebohongan dan penerapan prinsip kesamarataan di depan hukum,” tutur dia.

Jika hal itu diterapkan, lebih lanjut Muhyiddin menambahkan, maka harus disertai dengan pertimbangan dibukanya kembali masjid, mushola, majelis taklim dan rumah ibadah lainnya. Ini sangat penting agar kebijakan relaksasi tersebut mendapat dukungan masyarakat luas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan nasional.

“MUI meminta agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang sama tentang rumah ibadah secepat mungkin agar umat tenang beribadah,” ujar dia.

Dirinya juga berharap agar pemerintah yang saat ini sudah punya amunisi kuat dari DPR tidak bersikap jumawa dan otoriter dalam menerapkan kebijakan publik.

Begitu juga DPR harus mengoptimalkan fungsinya sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai politik saja. Saat mereka jadi anggota DPR, maka mereka jadi wakil rakyat Indonesia, pungkasnya.

Komentar

Realita Terbaru