oleh

UU No 23/2014 Mengamputasi Kewenangan DPRD

BANDUNG | RPCom |  SEJAK  diberlakukannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah tatacara laporan kepala daerah dalam memberikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014, bahwa kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran APBD sifatnya hanya laporan, sehingga DPRD tidak bisa lagi untuk menolak. Beda dengan UU sebelumnya, dimana DPRD bias menolak laporan pertanggungjawaban kepada daerah.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra-Persatuan DPRD Jabar, Drs. H. Daddy Rohanady, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya mengatur soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Dalam LKPJ Gubenur sifatnya hanya laporan, selanjutnya LKPJ di bahas oleh Pantia Khusus (pansus), Namun, bila dalam waktu 30 hari DPRD tidak membahasnya maka LKPJ tersebut dianggap diterima.  Sedangkan sebleum keluarnya UU No 23 /2014 tersebut  Gubernur  memberikan laporan pertanggung jawaban  (LPJ) kepada DPRD.

Baca Juga  Daddy Rohanady : Tidak Dibuatkan Pergub, Banyak Perda Jabar “Bak Macan Ompong”

Apa bedanya LPJ dengan LKPJ ?.. Menurut Daddy Rohanady, bedanya cukup jelas.  Kalau LPJ memberikan kewenangan kepada DPRD untuk menolak pertanggungjawaban gubernur atas pelaksanaan APBD, Kepala daerah bisa diimpeach jika LPJ yang disampaikannya ditolak DPRD.  Sedangkan LKPJ, sifatnya hanya laporan, dan DPRD tidak bisa menolak, bahkan dalam waktu 30 sejak disampaikan LKPJ kepada DPRD, kalau tidak ditindaklanjuti oleh Pansus, maka dianggap diterima.

“Jadi, pemberlakukan UU No 23 tahun 2014,  telah mengamputasi kewenangan DPRD terkait dengan pertanggungjawaban Gubernur sebagai kepala derah dalam melaksanakan APBD”, tegas politisi Gerindra Jabar ini saat wartawan , sabtu  (9-5-2020).

Dikatakan, dalam UU No 23 tahun 2014 disebutkan juga, bahwa pemerintahan daerah itu terdari Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota)  dan DPRD. Sehingga DPRD tidak bisa lagi untuk menolak atau mengimpeach Kepala daerah/ Gubernur.  Inilah , Konsekwensi pemberlakuan UU no 23 tahun 2014,ujar Daddy Rohanady yang akrab disapa Daro  yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Jabar ini.

Baca Juga  Tidak Disertai Pergub, Banyak Perda Jabar Yang Tidak  Implementatif

Lebih lanjut Daro mengatakan, kini DPRD Jabar melalui Panitia Khusus  bersama eksekutif tengah membahas LKPJ Gubernur tahun 2019.

Dalam pengkajian dan pendalaman Pansus LKPJ Gubernur 2019, cukup banyak beberapa program yang dikritisi  oleh anggota Pansus.  Termasuk soal, target PAD, penyerapan dan implementasi anggaran APBD.  Bahkan diperkirakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2019 bisa lebih besar dari tahun sebelumnya. Bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp.4 triliun.

Baca Juga  Syahrir : Mobilitas Masyarakat Masih Tinggi, Penerepan PSBB di Kabupaten Bekasi Sulit Berhasil

Semakin besarnya, SILPA yang dihasilkan, ada dua kemungkinan, pertama, bisa jadi program yang dicanangkan disusun kurang perhitungan atau perencanaan tidak matang, sehingga tidak dapat diimplementasikan/ diwujudkan.

Kedua, dihasilkan adanya selisih penawaran oleh pihak ketiga dari program yang dicanangkan, namun, biasanya kalau dari selirih harga proyek, tentunya tidak akan besar silpa yang dihasilkan, jelasnya.

Jadi apapun yang dihasilkan dan ditemukan oleh Pansus LKPJ, DPRD tidak bisa menolak LKPJ Gubernur. Kita ( DPRD-red) hanya membuat rekomendasi. Dan sekitar 80 persen rekomendasi pansus dilaksanakan gubernur via masing masing OPD terkait. Tandasnya.

“Ini membuat Pansus LKPJ seolah tak bertaring. Disinilah perbedaan LKPJ dengan LPJ. Di LPJ, Kepala daerah bisa diimpeach jika LPJ yang disampaikannya ditolak DPRD,” pungkas. (ahw/red)

Komentar

Realita Terbaru