oleh

Ada Apa ?… MKKS dan Komite Sekolah se Kota Bakasi Datangi Disdik Jabar

BANDUNG, Realitapublik.com,—Seiring dengan telah berjalannya tahun ajaran baru 2020/2021, Pemerintah Provinsi Jabar mulai merealisasikan program SPP Gratis bagi sekolah SMA/SMK/ SLB Negeri se Jabar. Dan bagi sekolah swasta diberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Program SPP gratis ini tentunya mendapat sambutan hangat dari para orangtua/wali siswa, namun, bagi penyelenggara pendidikan tentunya membuat repot karena khawatir akan menimbulkan masalah.

Untuk mengantisipasi agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman antara orangtua siswa dengan pihak sekolah, maka pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Komite Sekolah Kota Bekasi mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat  untuk melakukan audiensi terkait “Masalah Biaya Pendidikan”.  Hal ini mengingat anggaran yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional biaya pendidikan.

Kedatangan MKKS dan Komite Sekolah se Kota Bakasi di Disdik Jabar diterima Kepala Sub-Bagian Perencanaan, Edy Purwanto di Operation Room Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Rabu (5/8/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Edy memaparkan berbagai kebijakan yang bisa diambil oleh Pengurus MKKS dan Komite Sekolah Kota Bekasi dalam menetapkan kebijakan yang hendak diberlakukan.

“Misalnya, terkait sumbangan terhadap orang tua/wali murid. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), penggalangan dana (sumbangan) boleh dilakukan oleh komite sekolah,” tuturnya.

Namun, Edy menegaskan, sumbangan boleh ditarik asal jangan… “Pertama, tidak ditetapkan besaran nominal. Kedua, tidak ditetapkan waktunya dan ketiga,  jangan meminta sumbangan kepada orang tua siswa yang tidak mampu. Ketiga hal tersebut harus diterapkan” tegas Edy.

Sumbangan biaya pendidikan ini, lanjut Edy, jangan sampai membebani orang tua/wali siswa yang tidak mampu. “Sumbangan bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua karena sifatnya sukarela. Sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa,” ungkapnya.

Kewenangan ini (sumbangan, red), tambah Edy, ada di komite sekolah. “Semua sekolah pun harus memakai rekening komite. Nanti pihak komite yang memberikannya kepada setiap sekolah,” jelasnya.

Edy menyampaikan, pihaknya siap membantu jika ada permasalahan terkait kebijakan pendidikan. “Insya Allah, Dinas Pendidikan siap menerima audiensi. Sampaikan saja, semoga kita bisa bersama-sama mencari jalan keluarnya,” ujarnya.

Perwakilan MKKS Kota Bekasi, Ekowati pun mengaku lega setelah melakukan audiensi tersebut. “Secara bertahap, kami akan berusaha menetapkan berbagai kebijakan demi memajukan pendidikan di Kota Bekasi, sesuai arahan dari Kepala Sub-Bagian Perencanaan Disdik Jabar, tandasnya (hms/yadi).

Komentar

Realita Terbaru