oleh

LPSK : PP 35/2020 Menjadi Penantian Bagi Korban Terorisme Masa Lalu

JAKARTA, realitapublik.com,— Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002, Indonesia telah menyatakan: Korban Terorisme Tanggung Jawab Negara. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Pelapor Khusus UNODC yang menempatkan korban terorisme sebagai orang yang mengorbankan diri secara sukarela atas nama negara.

Dalam kajian international dikenal empat katagori korban terorisme, yaitu, direct victim of terrorism (korban terorisme langsung), secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder), indirect victim of terrorism (korban terorisme tidak langsung) dan potential victims of terrorism (korban terorisme potensial). Namun Indonesia hanya merumuskan 2 katagori korban, yakni, korban langsung dan korbang tidak langsung (keluarga dari korban langsung).

UU no. 5/2018 memberikan pemenuhan hak-hak korban terorisme, yang meliputi, bantuan medis sesaat peristiwa, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi dan kompensasi. Perlindungan saksi dan korban terorisme sebelumnya telah diatur dalam UU 31/2014 tentang Perubahan Atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun menyangkut kompensasi terhadap korban terorisme, UU 31/2014 tetap mengacu pada UU pemberantasan tindak pidana terorisme.

Baca Juga  Permohonan Perlindungan Anita Kolopaking Ditolak LPSK

Pada 8 Juli 2020 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pengundangan PP 35 Tahun 2020 tentunya sangat melegakan semua pihak, karena PP tersebut substansinya memuat aturan pelaksanaan layanan bagi Para Korban Terorisme baik bagi Korban Terorisme sebelum dan sesudah di undangkannya UU No. 5/2018.

Sampai dengan Agustus 2020 LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 564 Korban Terorisme yang melibatkan setidaknya 65 peristiwa serangan Terorisme di Indonesia. Dari 65 Peristiwa tersebut, 45 peristiwa terjadi sebelum UU 5/2018 disahkan (masa lalu) diawali Peristiwa Bom Bali 1 2002, dan 19 peristiwa terorisme terjadi paska UU 5/2018 disahkan.

Baca Juga  Penasehat Hukum Korban Pencabulan di Pangalengan, Negara dan Masyarakat Hadir Mengawal Proses Hukum

564 Pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK tersebut terdiri dari 407 Korban Langsung, 140 Korban Tidak Langsung, 15 orang Saksi, dan 2 lain-Lain. Para korban terorisme sebanyak 489 korban/saksi terdiri dari 177 orang perempuan dan 312 orang laki-laki. Tercatat 8, 87% korban berusia anak.

Terkait dengan kompensasi LPSK telah berhasil melaksanakan pembayaran kompensasi bagi 61 orang Korban dalam 12 peristiwa serangan terorisme dengan total pemberian kompensasi sebesar Rp. 4.281.587.424,-(Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Baca Juga  Pemulihan Psikososial Korban Tindak Pidana, LPSK Gelar Pelatihan Barista

“Masih terdapat 7 peristiwa Terorisme dengan 182 Korban dimana Kompensasinya telah diputus oleh Pengadilan namun masih menunggu pelaksanaan pembayarannya,” ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, SH dalam Konferensi Pers Pemenuhan Hak Korban Terorisme yang digelar secara Daring, Selasa (25/8/2020).

Kompensasi, lanjut Susilaningtias, merupakan hak korban terorisme. PP 35/2020 telah mengatur pemberian kompensasi bagi tiga kelompok korban yakni, korban terorisme masa lalu, korban paska UU 5/2018 dan WNI korban terorisme di luar negeri. Untuk korban terorisme paska UU 5/2018 disahkan, kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan, begitu pula untuk korban terorisme di luar negeri.

“Sedangkan kompensasi kepada korban terorisme masa lalu pemberian kompensasi langsung disampaikan LPSK tanpa putusan pengadilan. Namun, pembayaran kompensasi pada 3 kelompok korban itu seluruhnya dilaksanakan oleh LPSK,” terang Susilaningtias.

Komentar

Realita Terbaru