oleh

Kerjasama Pemprov Jabar dan Telkomsel, Siapkan Kartu Perdana dan Kuota Gratis

BANDUNG, realitapublik.com,— Mulai bulan September hingga Desember 2020, seluruh siswa dan guru SMA, SMK, dan SLB negeri/swasta di Jawa Barat dapat mengakses kartu perdana gratis beserta kuota internet 10 GB untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kuota gratis bulan pertama berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang tiga bulan berikutnya untuk kuota 11 GB dengan membayar Rp 5.000 per siswa. Ini merupakan pogram Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dengan Telkomsel. Ditandatangani langsung oleh Ridwan Kamil Gubernur Jabar.

Gubernur Ridwan Kamil mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi dari Telkomsel guna mendukung pembelajaran jarak jauh. Menurutnya, selain kepemilikan gawai dan blankspot internet, keterbatasan kemampuan masyarakat membeli kuota internet juga menjadi kendala utama.

“Di situasi perang (lawan COVID-19) saya apresiasi pihak yang turun tangan bukan lepas tangan,” ujar Gubernur, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga  Gaji Guru Honorer Cair, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Akan Mengawal Aspirasi dan Hak Para Guru

Meskipun program ini berbeda dengan program kuota internet gratis yang sedang direncanakan pemerintah pusat. Namun, ketika program pusat bergulir nanti, nomor perdana MBJJ dapat didaftarkan pihak sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Dalam hitungan Gubernur, akan ada 3,25 juta keping mikrochip nomor perdana gratis yang sudah terisi 10 GB kuota internet dalam satu bulan pertama.

Untuk kebutuhan seluruh siswa dan guru SMA/SMK/SLB sebetulnya hanya dibutuhkan 1,9 juta keping mikrochip. Sementara sisanya 1,3 juta mikrochip dapat diberikan kepada santri di pesantren-pesentren, siswa madrasah aliyah (MA) di bawah Kemenag, serta mahasiswa yang kesulitan.

Ridwan Kamil meminta proses registrasi siswa dilakukan sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jabar sebagai pihak yang berwenang mengelola Dapodik. Sementara pesantren, MA, dan mahasiswa yang tidak dijangkau provinsi proses pra registrasi dapat dilakukan melalui https://pikobar.jabarprov.go.id/.

Baca Juga  Sekolah Tingkat SMA/SMK di Jabar Diperbolehkan Pembelajaran Tatap Muka Secara Parsial dan Bersifat Tidak Wajib

“Lebih baik Telkomsel menerima data yang bersih, baik, dan terkonfirmasi,” katanya.

Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan DPRD, jika memungkinan pembelian kuota internet tiga bulan berikutnya akan ditanggung APBD perubahan provinsi. Untuk menutupi pembelian kuota 11 GB seharga Rp 5.000, maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 16 miliar per bulan atau Rp 48 miliar per tiga bulan.

“Kami sedang berwacana dengan DPRD, jika memungkinkan tiga bulan sisanya pun coba ditanggung dari APBD provinsi. Sehingga siswa bisa tenang belajar sampai bulan Desember 2020, minimal tanpa harus mengeluarkan biaya,” ujarnya.

Gubernur berpesan kepada penerima kartu perdana terutama siswa agar mempergunakan kuota internet gratis dan murah ini untuk hal-hal yang wajib.

Baca Juga  Pengumuman PPDB Tahap 2 di Jabar Pada Tanggal 9 Juli 2021

“Ini dipakai untuk sesuatu yang wajib: pendidikan. Jangan pakai untuk sesuatu yang viral di media sosial,” tegas Kang Emil, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Direktur Human Capital Management Telkomsel R Muharram Perbawa Mukti mengatakan, program Kartu Perdana Merdeka Belajar Jarak Jauh bertujuan memberikan kemudahan kepada pendidik dan peserta didik dalam PJJ karena situasi pandemi COVID-19.

“Program Merdeka Belajar Jarak Jauh yaitu sebuah program yang memberikan kemudahan kepada para pendidik dan peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang memberikan gratis kartu perdana dengan keunggulan paket dan kuota belajar sebesar 10 GB senilai sepuluh rupiah,” ujar Muharram.

Muharram menjelaskan, paket kuota data dalam kartu perdana dapat digunakan untuk mengakses aplikasi e-learning, 240 situs e-learning kampus dan sekolah di seluruh Indonesia dan sejumlah aplikasi video conference (hms/yadi)

Komentar

Realita Terbaru