oleh

Penangkapan Aktivis Indikasi Mengkhianati Reformasi

BANDUNG, realitapublik.com,— Aparat kepolisian bertindak arogan, menangkap aktivis KAMI yang menolak UU Omnibus Law seperti pelaku kriminal. Polisi berdalih terjadi pelanggaran UU ITE. Padahal kebebasan berpendapat dan berserikat dijamin konstitusi.

UU ITE ini ibarat pasal karet Haatzaai Artikelen warisan kolonial yang kerap kali dipakai rejim orde baru membelenggu oposisi.

Baca Juga  Puluhan Jurnalis Berbagai Organisasi Protes Tindakan Represif Kepolisian

Jika menelaah lebih jauh original intent pembentukan UU ITE mengatasi pidana bisnis seiring perkembangan dunia informatika. Jadi polisi seharusnya mengejar penggelap pajak, koruptor kakap, dan pelaku bisnis ilegal yang berbasis internet. Para pelaku kriminal ini jelas sangat merugikan keuangan negara. Apalagi kita sedang menghadapi situasi krisis ekonomi.

Baca Juga  PWI Kecam Kekerasan Terhadap Pers, Ini Pelanggaran Serius

Polisi justru menggunakan UU ITE untuk membungkam kritisisme. Polisi telah melanggar agenda reformasi institusi kepolisian sendiri. Polisi terpisah dari TNI agar polisi profesional menjalankan fungsi penegakkan hukum, dan bukan menjadi benteng kekuasaan.

Baca Juga  Tim Medis IKOPIN Bukan Perusuh

Dengan demikian arogansi aparatur kepolisian menangkapi aktivis merupakan senja kali demokrasi, sekaligus indikasi rejim Jokowi khianati agenda reformasi 1998.

Budiana Irmawan
(Koordinator Forum Aktivis Bandung)

Komentar