oleh

Susun Raperda Pesantren, Pansus VII DPRD Jabar Mulai Kumpulkan Masukan

BANDUNG, faktabandungraya.com,— DPRD provinsi Jawa Barat melalui Panitia khusus (Pansus-red) VII saat ini tengah mengumpulkan masukan-saran dari berbagai pihak, termasuk kalangan pasantren, akademisi, tokoh masyarakat, alim ulama. Hal itu dilakukan guna menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Ketua Pansus VII DPRD Jabar, H.M.Sidkon Djampi,SH mengatakan bahwa nanti semua masukan dan saran-saran kita kumpulkan untuk dikaji, “mana saja yang dapat diadopsi dan dituangkan dalam Raperda Penyelenggaraan Pesantren yang sedang kita susun ini,” kata Sidkon melalui sambungan seluler, Kamis (15/10/2020).

Jumlah pesantren di Jabar, lanjut Sidkon, saat ini ada sekitar 12.000 lebih, terbagi dalam beberapa klasifikasi, baik besar, sedang maupun kecil yang menyerap sekian puluh ribu lebih santri.

“Artinya kalau tidak ada keberpihakan dari pemprov Jabar  atau persial keberpihakannya, itukan sangat disayangkan. Untuk itu, kita melihat ribuan pesantren ini membutuhkan suatu payung hukum untuk membina dan mengembangkan pesantren kedepannya di Jabar melalui fasilitasi APBD Jabar,” terangnya.

Baca Juga  Bansos Yang Tidak Merata Menjadi Perhatian Anggota DPRD Jabar Hasbullah Rahmad

Disamping itu, Raperda yang disusun Pansus VII DPRD Jabar ini, sebagai amanat dari Undang-undang Pesantren nomor :14  tahun 2019. Dan juga sebagai turunan dari UU Pesantren.  Bahkan, sampai kini di Indonesia yang sudah ada Perda Pesantren yaitu Provinsi Istimewah Nangro Aceh Darulsalam (NAD), bahkan di NAD ada Dinas yang khusus mengurus pesantren.

Untuk itu, sambung Sidkon, Raperda yang kita susun ini diharapkan menjadi Perda monumental karena daerah kedua setelah NAD menyusun Perda pesantren.

Adapun terkait studi banding ke Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi, Kabupaten Brebes, Sidkon mengatakan, keberadaan pesantren Assalafiyah Luwungragi-Brebes sudah berdiri sebelum republik kita merdeka. 

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren Assalafiyah Luwungragi terus tumbuh dan berkembang, hal ini tentunya tidak terlepas dari rasa tanggungjawab kyai, ulama dan pengasuh penpes serta umaro (pemerintah-red).

Namun, para pengurus pesantren Assalafiyah Luwungragi tidak begitu mengharap ada bantuan dari pemerintah karena mereka berpendapat hadir atau tidaknya pemerintah, pesantren tetap jalan dan berkembang. 

Baca Juga  Gelar Reses II, Memo Hermawan Serap Aspirasi Warga Banyuresmi-Garut

“Mereka sudah memiliki tradisi untuk mengembangkan pesantren secara mandiri.  Artinya, kalaupun ada bantuan dari pemerintah itu bagian dari tambahan untuk mendukung kemajuan pesantren,” ujarnya.

Pesantren Assalafiyah Luwungragi, sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19, sudah menerapkan protokol kesehatan (3M).

Sidkon yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar ini mengatakan, Pansus VII juga akan melakukan studi banding ke NAD, untuk menyerap, mempelajari, mana-mana saja yang dapat diadopsi untuk dapat dimasukan dalam Raperda yang sedang kita susun.

Lebih lanjut, Pansus VII juga akan mengungjungi beberapa pesantren di Aceh, untuk mengetahui bagaimana implentasi dan manfaat Perda Pesantren diterapkan di Aceh. “Selain itu, kita juga ingin tahu, bagaimana Dinas Pesantren Aceh dalam melakukan pembinaan dan  pengembangan pesantren,” ungkapnya.

Prinsipnya Reperda yang kita susun ini, tetap menghormati dan mengakomodir muatan lokal dan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pesantren.

Baca Juga  Daddy Rohanady : Infrastruktur Jalan, Lisdes, dan Rutilahu Masih Dominan Jadi Aspirasi Warga

Terkait Raperda Penyelenggaraan Pesantren dibawa ke sidang paripurna DPRD Jabar, Sidkon mengatakan, Pansus Pesantren menargetkan sudah dapat dibawa ke sidang paripurna DPRD Jabar pada bulan Nopember mendatang. Untuk itu, setiap hari Jum’at, kita rapat internal pansus untuk membahas konten-kenten yang akan dimasukan, baik di Bab, Pasal per Pasal  dan ayat per ayat.

Dengan melibatkan stakeholder yang dengan melibatkan juga tenaga ahli yang ada, selanjutnya baru kita rumuskan menjadi Perda yang komprehensif.

“Kenapa kita targetkan bulan Nopember harus sudah ketok palu, karena kita juga sedang mengunggu turunan langsung dari UU Pesantren yaitu Peratuan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Kemenag. Namun, kami optimis, karena berdasrkan informasi yang Pansusu dapatkan bahwa draf PP dan Peraturan Kemenag sudah ada dan tengah dilakukan uji publik,” bebernya.

Kita optimis, November mendatang PP maupun Kep Kemenag sudah keluar, sehingga kita optimis Raperda dapat disahkan jadi Perda, tandasnya.

Komentar