oleh

Anggaran Diplot, Dinas ESDM Tidak Maksimal Jalankan Program Listrik Masuk Desa

RajaBackLink.com

TASIKMALAYA, Realitapublik.com,— Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Memo Hermawan menilai salah salah satu janji Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang rasanya sulit terpenuhi hingga masa akhir jabatan, yaitu program pemasangan sambungan gratis bagi keluarga tidak mampu atau dikenal program Listrik Masuk Desa.

Sulitnya menjalan program Listrik masuk desa tentunya tidak terlapas dari minimnya anggaran yang diperuntukan untuk sektor ESDM.  Karena selama ini, penyusunan anggaran, khususnya untuk Dinas ESDM berserta enam Cabang Dinasnya, tidak berdasarkan skala program prioritas melainkan berdarkan plot pagu anggaran.

Sebenarnya, pihak Dinas ESDM sudah menyusun anggaran berdasarkan program yang diusulkan, dan telah dibahas bersama Komisi IV. Namun, oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selalu dipotong. Dan diplot besaran pagunya, kata Memo Hermawan kepada wartawan.

Sedangkan disisi lain, Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD jabar ini, masalah sambungan Listrik bagi keluarga kurang mampu merupakan program janji Gubernur saat berkampanye dan dituangkan dalam RPJMD.  Untuk itu, kedepan Komisi IV mendorong agar penyusunan anggaran tidak lagi berdasarkan plot pagu anggaran melainkan berdasarkan skala prioritas program.

Dengan demikian, Program sambungan baru listrik Gratis untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar, akhirnya tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.

Ia menambahkan, ketidak maksimalan Dinas ESDM beserta enam Cabang Dinas ESDM, dalam memenuhi program sambungan gratis bagi keluarga tidak mampu, lebih disebabkan minimnya anggaran yang diplot oleh TAPD Jabar untuk sektor ESDM.

Misalkan, kata Memo, untuk Dinas ESDM Jabar di plot dalam pagu anggaran sebesar Rp.50 Miliar, Dana tersebut, harus di distribusikan juga untuk ke enam Cadin wilayah. Sehingga, masing-masing Cadin Wilayah dapat juga tidak sama. Jadi pola plot pagu anggaran ini harus dirubah, berdasarkan program prioritas, ujarnya.

Dampak dari adanya pemotongan anggaran untuk Dinas ESDM, tentunya cukup memprihatinkan. Hal ini dialami oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya yang  hanya diplot sebesar Rp. 1,5 M. Dari Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp.335 juta, sisanya untuk operasional dan kebutuhan/kegiatan rutin. Tidak lebih dari Rp 600 juta untuk operasional dua bulan,” katanya.

Untuk itu, pada saat penyusunan anggaran tahun 2022 mendatang, Komisi IV DPRD Jabar mendukung sepenuhnya untuk penganggaran Cabang Dinas ESDM beserta enam Cabang Dinas tidak lagi menggunakan pola plot pagu anggaran tetapi ditentukan berdasarkan program prioritas, kata wakil rakyat dari Kabupaten Garut ini.

Anggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas tentunya tetap mendapat anggaran dan tetap dijalankan, Apalagi program tersebut terkait dengan janji poltik gubernur yang dituangkan dalam RPJMD,” tandasnya (adikarya/yadi).

Komentar

Realita Terbaru