oleh

Dinilai Sebagai Perda Monumental, M. Sidkon Berharap Pergub Untuk Perda Pesantren Segera Diterbitkan

BANDUNG, realitapublik.com,— Perda Pesantren dinilai sebagai perda yang monumental dan Komprehensif. Perda ini menjadi yang pertama di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Untuk itu, dibutuhkan segera pembuatan Pergub nya sebagai Juklak dan Juknis agar Perda ini dapat segera diimplementasikan.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M.Sidkon Djampi saat menghadiri sosialisasi Perda Pesantren di forum JAPRI (Jabar Punya Informasi) di gedung sate Bandung, Kamis (4/2/2021).

Diketahui, Perda No 1 tahun 2021 tentang Pesantren telah disahkan melalui Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Hari Senin lalu, (01/02/2021).

Diterangkan M. Sidkon, pelaksanaan pembahasan dan penyusunan Perda Pesantren memakan waktu yang cukup panjang sekitar 6 bulan. “Hal ini karena, kita ingin Raperda Pesantren yang dihasilkan harus monumental dan komfrehensif sebagai payung hukum,” ujarnya.

Baca Juga  Ade Puspitasari Akan Mengawal dan Perjuangkan Aspirasi Warga Kota Bekasi

Sebagai payung hukum, lanjut Sidkon, pihaknya ingin semua pesantren di Jabar dapat terayomi, bermutu lulusannya, kemudahan akses bagi lulusannya, serta dapat bantuan pendanaan dari pemerintah Provinsi Jabar dan Kabuapten/ Kota.  

“Karena selama ini, hanya pesantren yang modern saja yang baru mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.  Sedangkan pesantren tradisonal (yang mempelajari buku kuning) kalaupun dapat bantuan baru berupa hibah,” ungkapnya.

Selaku Ketua Pansus VII DPRD Jabar (pembentukan Perda Pesantren), M. Sidkon menerangkan, pembahasan dan penyusunan Raperda Pesantren sebelum disahkan jadi Perda, cukup panjang. Pansus VII bersama eksekutif (pemprov) harus melakukan berbagai kegiatan, baik koordinasi ke Kemendagri, Kementerian Agama, ke para pakar atau akademisi, serta tokoh agama.

“Bahkan kita melakukan serangkain kunjungan ke berbagai pesantren, baik yang ada di Jabar maupun ke provinsi lain,” ucapnya.

Baca Juga  Pemprov Jabar Ajukan Pinjaman Dana Dari PT SMI, Tanpa Sepengetahuan DPRD?

Ini dilakukan untuk mencari masukan dan saran, agar Perda Pesantern setelah diimplentasikan tidak lagi menimbulkan interpretasi , baik bagi kalangan pengurus dan pembina Pesantren maupun dari berbagai kalangan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, M. Sidkon juga mengatakan, dengan diterbitkannya Perda pesantren ini, tentunya di dalam penyusunan APBD Jabar dapat dialokasikan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengembangan pondok pesantren di Jabar.   

“Namun, sebagai fungsi pengawasan, tentunya Kami dari DPRD Jabar akan mengawasi perjalanan Perda Pesantren ini seperti apa. Agar manfaat, maslahat bagi masyarakat Jabar khususnya di lingkungan pondok pesantren,” harap anggota Komisi I DPRD Jabar ini.

Lebih lanjut Sidkon mengatakan, sebagai Perda yang monumental dan komprehensif, tentunya semua dinas yang menjadi leading sektor Perda Pesantren ini, diantaranya, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan lainnya.

Baca Juga  Komisi I DPRD Jabar Inventarisir Aset Pemda Yang Dikelola Dinas Pertanian

Dirinya mencontohkan, bila terdapat kajian Pemprov Jawa Barat, ada pesantren kelasnya sudah diketahui, kondisi lingkungannya sudah diketahui. “Ternyata didapati akses jalan menuju pesantren itu susah, Bina Marga (yang) beresin jalannya,” katanya.

Atau, lanjut Sidkon, Dinas Kesehatan meninjau kapasitas santri hari ini misalnya 2.000, belum punya balai kesehatan. Misalnya Poskes saja belum ada, Dinas Kesehatan harus punya inisiatif untuk membanguan Poskes, jelasnya.

Ia berharap, agar Perda Pesantern ini segera dapat diimplentasikan, “tentunya dibutuhkan Peraturan Gubernur (Pergub), sebagai turunan teknis atau  juklak dan juknisnya. Sehingga Perda Pesantren ini benar-benar sesuai yang diharapkan,” pungkasnya. (adv/cuy).

Komentar