oleh

Dukung Pemenuhan Produksi Pangan, DPRD Jabar Soroti Minimnya Anggaran Pemeliharaan Irigasi

CIREBON, realitapublik.com,— Berdasarkan hasil monitoring Komisi IV ke beberapa UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di bawah Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) Jabar, terdapat sekitar 13 persen irigasi dalam kondisi rusak berat, 9 persen irigasi rusak sedang dan sisanya rusak ringan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tetep Abdul Latif saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dalam rangka monitoring terhadap rencana pelaksanaan APBD Tahun 2021, di Cirebon, Kamis, (04/02/2021).

Baca Juga  Minta Nasibnya Diperjuangkan, Guru Honorer Jabar Datangi DPRD Jawa Barat

Banyaknya irigasi dalam kondisi rusak, kata Tetep, tentunya sangat berdampak terhadap produksi ketahanan pangan (Padi-red). Sehingga cukup wajar, para petani mengeluhkan hasil produksi padi kurang maksimal, akibat suplai sumber daya air yang kurang dan tidak maksimal.

Dikatakan Tetep, anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan jaringan Irigasi sangat mimim, padahal jaringan Irigasi di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat (Dinas SDA-red) cukup banyak dan panjang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jabar.

Baca Juga  Daddy Rohanady : Infrastruktur Jalan, Lisdes, dan Rutilahu Masih Dominan Jadi Aspirasi Warga

Dengan melihat data kerusakan Irigasi tersebut diatas, tentunya dengan alokasi anggaran yang minim, sangat kurang mendukung jaringan irigasi yang berfungsi secara maksimal. “Bahkan plot anggaran dari APBD Jabar hanya (bisa) untuk memperbaiki satu atau dua irigasi, itupun tidak akan memungkinkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan, anggaran operasional pemeliharaan pun hanya ada di angka 2 milyar-an. Padahal jumlah irigasi di wilayah Jabar cukup banyak, sehingga anggaran sebesar 2 milyar yang dialokasikan dalam APBD Jabar tidak akan mencukupi.

Baca Juga  Dampak 24 Pegawai Terpapar Covid-19, Setwan Jabar Berlakukan 25 Persen Karyawan Bekerja Di Kantor

Saat ini, lanjutnya, sudah musim penghujan, berpotensi dapat meluluh-lantahkan konstruksi jaringan Irigasi. “Untuk itu, kita harus serius menuntaskannya kita harus punya peta roadmap yang jelas,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan produksi pertanian (padi-red) sebenarnya DPRD Jabar khususnya Komisi IV sudah mendorong agar anggaran untuk sektor irigasi dapat ditingkatkan guna mengatasi kerusakan dan pengembangan irigasi. Namun, tetap saja kurang mendapat perhatian dari Pemprov Jabar.

“Padahal, Irigasi merupakan kewenangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (adv/cuy).

Komentar