oleh

Komisi V DPRD Jabar : Standarisasi Produk Bambu Mendorong Pelestarian Nilai Seni dan Budaya



BANDUNG, realitapublik.com,— Standarisasi produk-produk bambu di Jawa Barat menjadi perhatian Komisi V DPRD Jabar. Ini merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai seni dan budaya.

Hal itu diungkapkan salahsatu Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan saat melaksanakan kunker Komisi V di Objek Wisata Puri Bambu, di Kabupaten Bandung, Selasa, (02/02/21).

Baca Juga  Iis Turniasih : DPRD Jabar Mendorong Anggaran Program Rutilahu Menjadi Rp 25 Juta

Dikatakan Iwan, bambu merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki perspektif nilai ekonomi, konservasi, dan budaya. Selain itu bambu juga dikategorikan sebagai bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti kayu.

Saat ini, pihaknya menunggu keputusan Pemerintah Pusat tentang revisi undang-undang Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga regulasi dalam pembentukan Raperda yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat bisa segera terealisasi.

Baca Juga  Antisipasi Bencana, Komisi IV Minta Irigasi UPTD Cimanuk – Cisanggarung Segera Diperbaiki

Produk bambu dinilai memiliki potensi yang besar, untuk itu Pemerintah saat ini tengah fokus mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu.

“Dinas Pariwisata Jabar sudah membuat grand design untuk pengembangan dan pelestarian produk bambu. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah kita akan mencoba membantu. Karena Perda ini sangat dibutuhkan oleh kelembagaan-kelembagaan serta para penggiat seni dan kebudayaan,” jelas Iwan.

Baca Juga  DPRD Jabar Mengesahkan Dua Raperda BPR

Melalui upaya standarisasi produk bambu tersebut, dapat mendorong pelestarian nilai-nilai seni dan kebudayaan Jawa Barat, harapnya. (Cuy/hms)

Komentar

Realita Terbaru