oleh

MA Tolak Permohonan Paslon No 4, Petahana Tasikmalaya Tak Terbukti Melakukan Pelanggaran


JAKARTA, realitapublik.com,— Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si., dan lip Miptahul Paoz, (Paslon Bupati Tasik No urut 4) yang menuntut diskualifikasi Petahana Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020, H. Ade Sugianto. Keputusan itu tertuang dalam putusan MA Nomor 2 P/PAP/2021, tertanggal 28 Januari 2021.

Keterangan ini disampaikan Ali Nurdin, SH, ST, MH selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (05/02/2021), melalui keterangan tertulis. Ali Nurdin menyampaikan perasaan gembira, karena dengan putusan tersebut menunjukkan bahwa sikap KPU Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2 sudah benar secara hukum.

Sebelumnya diketahui, perkara diajukan oleh Pemohon Pasangan calon Nomor urut 4 Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si., dan lip Miptahul Paoz, yang menuntut pembatalan objek sengketa Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 531/PY.02.1BA/3206/KPU-KAB/1/2021 tertanggal 11 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Atas Surat Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020.

Berawal dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya atas laporan yang diajukan oleh Pelapor Dr. Iwan Saputra, S.E., M.Si. (Pemohon), tanggal 16 Desember 2020, bahwa terkait tindakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya H. Ade Sugianto yang juga sebagai Calon Bupati Nomor 2 (Petahana), diantaranya;

Pertama, instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 yang ditujukan kepada Para Camat SeKabupaten Tasikmalaya dan para Kepala Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya.

Kedua, jelas Ali Nurdin, adanya surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020.

Baca Juga  PKB Jabar Optimis Bisa Menangkan 8 Paslon di Pilkada Serentak 2020

Namun dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melanggar kewenangan dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis).

Karena telah menetapkan rekomendasi Pembatalan Pasangan Calon melampaui tahapan yang ditentukan dalam Pasal 5 UU PILKADA dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang diantaranya;

Proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020, Pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi tanggal 16 Desember 2020, dan Penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan tanggal 16 Desember 2020, serta Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 11 Januari 2021.

Menurut Mahkamah Agung, penerbitan instruksi Bupati Tasikmalaya Nomer 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf, merupakan amanat dari program Pemerintah Pusat,” jelas Ali Nurdin.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria.

Serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik lengkap. Serta, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Baca Juga  Eka santosa Soroti Kualitas Demokrasi Pilkada di Tengah Masa Pandemi

Selain itu, Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 1/INS/11/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

Dalam pertimbangan hukumnya, menurut Ali Nurdin, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembiayaan program pensertifikatan gratis bagi tanah wakaf dan tempat ibadah merupakan amanat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Berdasarkan regulasi tersebut, dan perkembangan program sertifikat tersebut belum memenuhi target secara nasional di Kabupaten Tasikmalaya, maka diterbitkan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020, sehingga program sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah yang dituangkan pada Instruksi dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya tidak ada kaitan dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

“Sehingga tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan. Oleh karena itu Mahkamah Agung menyatakan tindakan termohon KPU Kabupaten Tasikmalaya yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak,” terang Ali Nurdin.

Selain itu, lanjut Ali Nurdin, Mahkamah Agung juga berpendapat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Baca Juga  Pemenang Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung, Didiskualifikasi?

“Karenanya permohonan harus ditolak, dan selanjutnya pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara,” tuturnya.

Ali Nurdin menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut akan membantu Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Dr. lwan Saputra, S.E., M.Si., dan lip Miptahul Paoz.

Dengan adanya putusan MA tersebut, tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 belum bisa dipastikan jumlahnya, sehingga penerapan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 0,5% harus diterapkan. Sedangkan selisih suara antara pemohon dengan pihak tekait adalah 0,7% maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard).

Dengan adanya keputusan ini, Ali Nurdin berharap perkara sengketa pilkada Tasikmalaya ini bisa segera berakhir, agar pemerintah daerah Kabupaten Tasikmaya bisa segera bekerja untuk membangun daerahnya,” pungkas Ali Nurdin, yang juga kuasa hukum KPU RI saat Pilpres dan Pileg 2019.

Komentar

Realita Terbaru