oleh

Iis Turniasih : Atasi Banjir Harus Bersama Dan Berkolaborasi Antar Daerah

BANDUNG, Realitapublik.com,— Disetiap musim hujan, beberapa wilayah di provinsi Jawa Barat dapat dipastikan akan mengalami banjir bandang dan tanah longsor,  hal ini juga terjadi pada bulan Februari 2021 lalu, wilayah pantura Jabar dilanda banjir bandang, Cirebon, Indramayu,  Subang, Karawang dan Bekasi.

Banjir bandang yang terjadi selain disebebkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan lebat juga, tentunya disebabkan kerusakan lingkungan, bertambahnya lahan kritis termasuk banyaknya alih fungsi lahan, dari pertanian berubah menjadi perumahan dan perkantoran, bahakn industri.

Untuk mengantisipasi agar banjir bandang tidak terus-terusan terjadi di saat musim hujan, tentunya tidak dapat dilakukan secara versial dan sektoral oleh masing-masing daerah, tetapi harus duduk bersama dan berkolaborasi dalam penanganan dan mengantisipasinya.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Hj. Iis Turniasih  mengatakan, bahwa banjir bandang di tahun 2021 ini, luas wilayah yang terdampak dan terendam banjir jumlah lebih luas dari tahun-tahun sebelumnya,  dengan ketinggian berpariasi, mulai dari sebatas betis sampai 2 meteran.

Untuk mengantisipasi, agar kedepannya tidak terlulang kembali banjir bandang, tentunya perlu diambil langkah-langkah strategis. Untuk itu,  Pemprov Jabar bersama Pemerintah daerah dengan melibatkan instansi / stakholder terkait dan para pakar/ akademisi.

“ Selama penanganan banjir dilakukan oleh masing-masing daerah  tentu hasilnya tidak akan maksimal.  Untuk itu harus dilakukan secara bersama-sama dan berkolaborasi”, kata Hj. Iis Turniasih saat diminta tanggapannya terkait penanganan banjir di wilayah Pantura Jabar.

Kenapa harus bersama-sama dan berkolaborasi, karena banjir bandang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan lebat. Tapi ada faktor lain, seperti meningkatnya lahan kritis,  tata kelola ruang terbuka hijau, banyak kali yang sudah dangkal,  dan alih fungsi lahan.

Faktor tersebut diatas, bila hanya dikerjakan oleh masing-masing daerah yang bersifat sektoral,  tentunya, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Maka harus duduk bersama, dibahas bersama, sehingga paham siapa berbuat apa ”, jelasnya.

Iis Turniasih mencontohkan, dalam penanganan lahan kritis sebagai daerah resapan air, tentunya perlu dilakukan penanam pohon, dan memberikan edukasi kepada msyarakat agar tidak lagi melakukan penjarahan hutan.  Karena fungsi pohon selain sebagai penyerab air hujan, pohon juga sebagai penyanggah tanah agar tidak terjadi longsor saat musim hujan.

Longsoran tanah dan sampah dari lahan kritis terbawa air hujan mengalir ke dearah yang lebih rendah dan berakhir ke kali, sehingga terjadilah pendangkalan kali dan bahkan menyumbat drainase dan merusak jaringan irigasi. Dan ditambah lagi alih fungsi lahan, yang berubah menjadi perumahan  dan perkantoran niaga.

Lebih lanjut, Iis Turniasih, anggota Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan,  kedepan, pemerintah daerah harus lebih memperketat izin administrasi dan ijin lahan terhadap pembangunan infratruktur maupun perumahan yang dapat menganggu resapan air, sehingga tata kelola sumber daya air dan sistem drainase di setiap daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat  agar tidak lagi membuang sampah sembarangan ke aliran sungai.   Untuk itu, masyarakat perlu diedukasi agar peduli dan cinta lingkungan. Dan juga masyarakat perlu diberi pengetahuan tentang mitigasi dan tanggap darurat, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat cepat, tepat dan tanggap dalam mengatasi bencana’, tandasnya. (adikarya/yadi).

Komentar

Realita Terbaru