oleh

Rumah Bupati KBB Digeledah KPK, Dugaan Terkait Korupsi Bansos Covid-19

KBB, realita publik,— Rumah kediaman Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersiar bahwa dilakukannya penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Dilansir dari Republika.co.id, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga (3) lokasi berbeda. “Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Baca Juga  Penyidik KPK Ditangkap Propam Polri, Koq Bisa?

Penggeledahan dilakukan penyidik KPK sejak Selasa (16/3/2021) lalu. Adapun 3 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh lembaga antirasuah ini diantaranya, Kantor Bupati Pemda Kabupaten Bandung Barat dan dua rumah kediaman dari pihak yang diduga terkait dengan perkara korupsi bansos, salahsatunya rumah Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

“Di tiga lokasi tersebut telah ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara dimaksud,” terang Ali.

Baca Juga  Benarkah KPK Selidiki Dugaan Sosok Madam Dalam Kasus Korupsi Bansos

Dari temuan itu, kata Ali, selanjutnya akan dilakukan validasi dan verifikasi. Dia menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Ali mengatakan, KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti sehingga menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

Baca Juga  Novel Baswedan Dikabarkan Terpapar Virus Corona

KPK juga telah menetapkan tersangka pada kasus ini. Meski demikian, lembaga antirasuah itu mengaku belum bisa mengumumkan tersangka dan kaonstruksi perkara dimaksud sesuai dengan kebijakan pimpinan baru. Dia meminta publik memberikan waktu penyidik untuk bekerja.

“Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan,” katanya. (Cuy/dbs).

Komentar

Realita Terbaru