oleh

Sudah Ada Payung Hukum, Pembangunan Infrastrtuktur Jabar Selatan Masih Tertinggal

BANDUNG, Realitapublik.com,— Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.H.Memo Hermawan dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 14 mengatakan,  pembangunan wilayah Jawa Barat bagian Selatan masih jauh tertinggal bila dibandingkan dari wilayah Jabar lainnya. Padahal sudah ada Peraturan Daerah (Perda) No.28 tahun 2010, sebagai payung hukum untuk mengembangkan Jabar Selatan.

Pemerataan pembangunana merupakan suatu keharusan, agar tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial antar wilayah di Jawa Barat.  Untuk itu, kita di DPRD Jabar minta kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk melakukan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Jabar Selatan, yang pembangunan infrastrukturnya masih jauh tertinggal dibla dibandingkan dengan wilayah Jabar lainnya.

Hal ini harus  menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jabar, ujar Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar saat ditemui digedung DPRD Jabar, kemarin..

Dikatakannya, bila dibandingkan kemajuan wilayah selatan Jabar dengan Jatim Selatan dan Jateng Selatan, Jabar Selatan sangat jauh tertinggal. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak terhadap kecemburuan sosial dan perkembangan perekonomian masyarakat wilayah Jabar Selatan.

Terjadinya keterlambatan pembangunan di wilayah Jabar Selatan, lebih dikarenakan tidak adanya political will dari pemerintah provinsi Jabar.  Pada hal, dalam beberapa kali rapat dengan Pemprov Jabar, kita di DPRD Jabar, sering mengingatkan jangan sampai terjadi ketimpangan antar wilayah, ujar Memo Hermawan, anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.

Kang Memo—sapaan H.Memo Hermawan—menambahkan, pembangunan di Jabar Utara (Pantura) sungguh sangat cepat, bahkan kini sdah ada Bandara KErtajati di Majalengka, Ada pelabuhan laut Patimban di Subang, Ada  Jalan Tol, dan beberapa pembangunan lainnya.

Sedangkan di Jabar Selatan, hingga kini jalan Tol pun belum ada, memang sudah dibangin jalan Jabar Selatan tetapi tidak dibarangi dengan pembangunan jalan poros dari desa dan kecamatan. Bahkan jalan penghubung dari satu desa ke desa lainnya juga masih ada yang belum tersambung. 

“Kalau tak ada jalan bagaimana mau kirim hasil bumi. Lahan tidurnya di selatan itu masih banyak. Pengembangan Jabar Selatan juga sudah ada Perdanya yakni nomor 28 tahun 2010,” kata politisi senior Jabar ini.

Keberadaan jalan dinilai sangat penting karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.  Dengan kondisi jalan yang baik tentunya sangat mendukung kelancaran arus transportasi orang dan hasil seumber daya alam (Pertanian/perkembunan).

Untuk itu, kita di DPRD Jabar, akan terus mendorong  pembangunan infrastruktur  yang berkesinambungan antara provinsi dan kabupaten.  Bahkan kita juga mendukung adanya pembangunan jalan poros desa.

Dengan adanya Jalan poros pedesaan, secara tidak langsung dapat merubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Selain itu,  juga dapat memangkas waktu tempuh  dan biaya transportasi jida ada jalan poros., ujar Wakil Bupati Garut periode 2004-2009 ini.

Lebih lanjut Kang Memo mengatakan, untuk wilayah Garut, ada dua poros jalan yang harus segera dihubungkan, yakni Cimareme-Bungbulang dan Cijayana-Bungbulang. Dan juga Jalan lintas selatan dari Talegong hingga Cisewu juga butuh pelebaran.

“Di Pameungpeuk juga ada sekitar 25 Kilometer jalan yang masih kurang bagus. Terus jalan provinsi di Pakenjeng juga harus ada yang diperbaiki,” ujarnya.

Kang Memo juga mendorong agar beberapa jalan di Garut Selatan statusnya ditingkatkan dari Jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi. Dengan status Jalan provinsi, tentunya anggaran APBD Kabupaaten untuk jalan wilayah Garut selatan dapat dialihkan dan dipakai untuk pembangunan jalan di desa, tandasnya. (adikarya/yadi).

Komentar

Realita Terbaru