oleh

Warga Klapanunggal Bogor Minta Jalan Provinsi di Desa Kembang Kuning Dibenahi Drainase dan Trotoarnya

BOGOR, Realitapublik.com,—  Kedatangan anggota DPRD Jawa Barat H.Supono yang akan menggelar kegiatan reses II tahun sidang 2020-2021 di Kantor Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Senin (08/03/2021),disambut baik oleh aparatur desa dan perwakilan masyarakat.

Menurut Kepala Desa Kembang Kuning, M Mashudin kedatangan H.Supono yang merupakan wakil rakyat Jabar dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor  untuk melaksanakan kegiatan reses tentunya diharapkan dapat menyerap aspirasi warga Desa Kembang Kuning.  Untuk itu, kami atas nama masyarakat Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal berterima kasih kepada H.Supono.

Mashudin menyampaikan bahwa jalan utama yang ada di desa Kembang Kuning ini merupakan Jalan Provinsi,  untuk itu, pihaknya memohon kepada H.Supono yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar, untuk dapat membantu pembangunan Drainase dan Trotoar sepanjang 1.000 meter dan Lebar jalan 15 meter.    

 “Saya ingin menjadikan Desa Kembang Kuning ini aman, sejuk, nyaman dan beriman, posisi desa kami adalah ibukota dari Kecamatan Klapanunggal dan dengan kedatangan anggota dewan dari Jabar ke desa kami ini merupakan suatu kebanggan bagi saya dan institusi,” ujar Mashudin.

Dirinya pun berharap agar apa yang telah dimusyawarahkan pada forum reses kali ini, bisa diwujudkan dan lebih baik lagi.

Menanggapi aspirasi Kades Kembang Kuning, Supono menyatakan bahwa terkait aspirasi jalan di wilayah Kembang Kuning dirinya memastikan hal tersebut bisa langsung diakses dan ditangani serta akan disampaikan ke dinas terkait dimana jalan tersebut drainasenya buruk sehingga suka menimbulkan banjir.

“Jalan Utama Kembang Kuning ini memang jalan Provinsi, untuk itu, mudah-mudahan di 2022 bisa terealisasi”, ujar Supono.

Selain permasalahan yang disampaikan Kades Kembang Kuning,  ada perwakilan warga  Klapanunggal menyampaikan permasalahan-permasalahan,seperti perekonomian, pendidikan, ini penanganannya harus lintas sektoral dan koordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat itu harus tersinergi secara baik. (adv/yadi).

Komentar

Realita Terbaru