oleh

DPRD Jabar Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Terkait Target Kinerja OPD

CIMAHI, realitapublik.com,— DPRD Jawa Barat sampaikan berbagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi guna meningkatkan perbaikan kinerja OPD dan refocusing di masa pandemi covid-19. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat dan Komisi V saat menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 bersama Dinas Pendidikan Jabar.

Dalam raker tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat mengatakan, hal yang dibahas dalam rapat pembahsan LKPJ Gubernur Tahun 2020 adalah target realisasi yang dicapai per-kegiatan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tahun 2020. Selanjutnya akan menjadi perbaikan atau evaluasi, untuk menjadi rekomendasi serta saran di tahun selanjutnya.

Baca Juga  Gelar Reses II, Memo Hermawan Serap Aspirasi Warga Banyuresmi-Garut

“Tujuan LKPJ ini harus menjadi rekomendasi DPRD, untuk meningkatkan perbaikan di Jawa Barat” ucap Achmad Ru’yat.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dari hasil pembahasan tersebut pihaknya telah mendapatkan masukan-masukan. Salah satunya terkait kantor representatif dari 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan yang dimilik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Abdul Hadi menyatakan, dari 13 KCD Pendidikan yang memiliki kantor definitif hanya ada 3 kantor.

“Kami lihat ada beberapa hal yang perlu kami rekomendasikan antara lain yang pertama adalah agar KCD di seluruh Jawa Barat bisa segera untuk memiliki kantor representatif. Dari 13 KCD itu baru 3 yang baru punya kantor yang definitif, ini ternyata sudah ada rencana dari kepala dinas untuk membangun 7 kantor baru lagi tahun ini,” terangnya.

Baca Juga  Komisi II DPRD Jabar : Berdayakan Masyarakat Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu

“Jadi kita komisi lima akan menekankan supaya dalam tahun 2022 akan tuntas semua KCD memiliki kantor yang definitif,” imbuhnya.

Di sisi lain Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Jaenudin menegaskan, pihaknya akan terus mendalami seluruh program dan kegiatan yang terdapat pada mitra kerja Komisi V.

Beberapa hal yang sangat mendapat perhatian, salah satunya terkait refocusing anggaran yang banyak dilakukan Pemprov Jawa Barat akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga  Sebanyak 31.500 Rumah Tidak Layak Huni Di Jabar Dapat Manfaat Program Rutilahu

“Apalagi, perubahan anggaran melalui refocusing itu tidak melibatkan anggota DPRD,” katanya.

Jaenudin menjelaskan, refocusing anggaran bukan alasan sebuah program kerja tidak dapat mencapai target melainkan motivasi para OPD terkait untuk bekerja lebih optimal.

Ia pun berharap, para mitra kerja komisi terpacu mengejar target-target yang belum tercapai di LKPJ Tahun 2020 karena beberapa alasan salah satunya adalah refocusing yang disebabkan oleh pandemi Pandemi Covid-19.

“Refocusing ini jangan menjadi alasan tidak mencapai target, misalkan targetnya 10 dan yang terkejarnya 6 ini harus di kritisi lagi apakah betul dari anggaran atau mungkin memang ada faktor yang lainnya,”pungkasnya. (hms/cuy).

Komentar

Realita Terbaru