oleh

Penasehat Hukum Korban Pencabulan di Pangalengan, Negara dan Masyarakat Hadir Mengawal Proses Hukum

BANDUNG, realitapublik.com,— Kasus pencabulan yang dilakukan seorang oknum guru di Pangalengan terhadap 3 orang siswi yang terjadi pada pertengahan tahun 2020 lalu. Saat ini sudah memasuki tahap sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun karena ada beberapa berkas administrasi yang harus dilengkapi, sidang tuntutan terpaksa ditunda.

Dijelaskan penasehat hukum para korban, Budi Rahman S.H.,M.H. dari kantor hukum Sultan Al Fatih&Co Law Firm, adapun penundaan sidang disebabkan ada beberapa berkas yang harus dilengkapi, kelengkapan administrasi untuk penambahan materi tuntutan sebelum tim penuntut umum membacakan dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada hakim di persidangan.

Baca Juga  LPSK : Korban Penyerangan Polsek Ciracas Berhak Mendapatkan Restitusi

“Ada tiga tambahan tuntutan yang harus dilengkapi berkas dan administrasinya. Sesuai apa yang disampaikan oleh LPSK dalam sidang saksi. Restitusi dan bantuan kesehatan atau psikologi untuk para korban dimasukkan dalam materi tuntutan,” ujar Budi Rahman usai dirinya menghadiri sidang tuntutan yang tertunda bersama keluarga korban di PN Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Kamis (9/04/2021).

Bimbingan psikolog secara intensif bagi para korban, rencananya akan dilaksanakan selama 15 kali bimbingan hingga bulan Agustus mendatang. Saat ini, kata Budi,  sudah berjalan 4 kali dan 1 kali menjalani assesment (pendampingan) di P2TP2A atau PPA Kabupaten Bandung.

Baca Juga  Kasus Pencabulan Oknum Guru Terhadap Murid, Kuasa Hukum Kecewa Penahanan Tersangka Ditangguhkan

“Ada perkembangan yang baik ya, perubahan sikap dari anak-anak (para korban) itu jadi lebih lepas, lebih ceria. Yang awalnya sempat mengalami stres depresi, sekarang relatif lebih terlihat rileks,” ungkap Budi.

Dirinya juga menyampaikan rasa syukur karena negara melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) telah mengawal kasus ini dari awal. “Alhamdulillah kita bersyukur, di sini ternyata negara hadir dan tidak tinggal diam. Atas laporan kami, negara bergerak melalui lembaga nya yakni LPSK sangat membantu sekali,” tuturnya.

Sebagai penasehat hukum bagi para korban, saat ini dirinya hanya melakukan pengawalan jalannya proses hukum di persidangan. Dirinya juga mengapresiasi kelompok masyarakat Pangalengan yang tergabung dalam Tim Advokasi Pejuang Kemanusiaan dan Keadilan atau TAPAK yang telah bersedia untuk bersama-sama mengawal kasus ini.

Baca Juga  LPSK Terbuka Lindungi Saksi Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, dirinya merasa bersyukur karena  terdakwa saat ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Bandung. “Ketika P21 tahap 2, saya juga bersyukur dari kebijakan Kejari, mereka setuju melakukan penahanan. Karena khawatir mereka mengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa kalau tidak ditahan, ya kan,” pungkas Budi Rahman. (Cuy).

Komentar

Realita Terbaru