oleh

Terjerat Kasus Suap, SRP Ternyata Penyidik KPK Yang Memiliki Kemampuan Di Atas Rata Rata

JAKARTA, realitapublik.com,— Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju (SRP) yang diduga melakukan tindak pidana suap terhadap kepala daerah, merupakan salahsatu penyidik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/04/2021) malam.

Dijelaskan Firli Bahuri, SRP merupakan penyidik dari unsur Polri ini masuk ke KPK pada 1 April 2019 melalui serangkaian tes. SRP memiliki kemampuan yang sangat baik. Hasil tes yang dilakukan SRP mendapat nilai 111,41 persen. Nilai tersebut di atas rata-rata dari para peserta tes lainnya.

Baca Juga  Novel Baswedan Dikabarkan Terpapar Virus Corona

“Hasil tes kompetensi di atas 91,89 persen. Artinya, secara persyaratan mekanisme rekrutmen tidak masalah,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri.

Meski memiliki kemampuan yang cakap, kata Firli, namun SRP dapat terlena oleh jeratan tindak pidana korupsi. Kasus penyidik KPK ini menjadi gambaran bahwa seseorang dapat berbuat korupsi karena kurangnya integritas.

Baca Juga  Rumah Bupati KBB Digeledah KPK, Dugaan Terkait Korupsi Bansos Covid-19

Dirinya menyampaikan, setiap orang harus meningkatkan integritas agar terhindar dari korupsi. Integritas, kata Firli, harus ada di hati, ada di perilaku, ada di budaya.

“Saya pernah sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa korupsi terjadi karena berkurangnya integritas. Itulah yang harus kita jaga bagaimana kita bisa memperkuat integritas,” ujar Firli.

Dalam kasus suap ini KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni penyidik KPK Stepanus Robin Patujju, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan seorang pengacara Maskur Husain.

Baca Juga  Penyidik KPK Ditangkap Propam Polri, Koq Bisa?

Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komentar

Realita Terbaru