oleh

DPRD Jabar: Larangan Mudik dan Pos Penyekatan Demi Kesehatan Dan Keselamatan Masyarakat

BANDUNG, Realitapublik.com,— Larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Satgas Penangan Covid-19, guna menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Untuk kesuksesan larangan mudik dan mengantisipasi penyebaran covid-19, maka didirikanlah ratusan pos penyekatan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk juga di wilaah provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Memo Hermawan mengatakan, larangan mudik dan pos penyekatan perjalanan bagi para pemudik yang dikeluarkan oleh pemerintah, bertujuan  untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hal ini, sebagai antisipasi menanggal agar tidak terjadi penyebaran covid-19 yang dibawa oleh para pemudik dikampung halamannya.

Mari kita bersama-sama mentaati dan mematuhi larangan mudik karena pendemi covid-19 belum hilang dari Indonesia. Untuk itu, mudah-mudahan melalui sinergitas antara masyarakat dengan aparat Kepolisian, TNI dan Pemerintah Daerah serta semua pihak demi menekan laju penyebaran covid-19.

Hal ini dikatakan kang Memo —sapaan— H. Memo Hermawan disela kegiatan pemantauan pos penyekatan di Gerbang Tol Cileunyi-Kabupaten Bandung, Selasa (11/05-2021).    

Peraturan larangan mudik Lebaran 2021 mulai dari tanggal 6 – 17 Mei 2021, sedangkan peraturan pengetatan perjalanan yang berlaku mulai 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Kang Memo juga mengatakan, larangan mudik dan pengetatan perjalan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 yang dibawa oleh para pemudik ke kampung halaman. Sehingga, dikhawatirkan keluarga dan masyarakat dikampung terkena covid-19 yang dibawa oleh pemudik.

“ DPRD Jabar mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi mencegah dan memutus matarantai penyebaran covid-19 yang dibawa oleh para pemudik ke kampung halamannya”, ujar kang Memo —sapaan Memo Hermawan kepada wartawan disela meninjau  Pos Penyekatan Mudik Lebaran 2021 di Gerbang Tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Selasa (11/05-2021).

Dikatakan kang Memo yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar,  ketentuan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan itu telah tertuang pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa setiap anggota masyarakat dilarang melakukan perjalanan antarkota/kabupaten/provinsi/negara untuk tujuan mudik yang juga penerapannya dilakukan di Jawa Barat.

Menindak lanjuti larangan mudik tersebut, DPRD Jabar melalui Komisi IV melakukan peninjauan di lokasi Pos Penyekatan Mudik Lebaran 2021 di Gerbang Tol Cileunyi ini.

Diwilayah provinsi Jawa Barat sendiri ada sebanyak 139 titik Pos Penyekatan Mudik Lebaran 2021, salah satunya di Gerbang Tol Cileunyi ini.  Masing-masing pos dijaga langsung oleh pihak Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan , dan stake holder terkait.

Bahkan diwilayah Cileunyi sendiri ada sebanyak titik pos penyekatan mudik. Cukup banyaknya pos penyekatan mudik di wilayah Cileunyi, karena wilayah tersebut menurutnya merupakan akses keluar masuk kendaraan yang selalu padat jika menjelang Lebaran.

 “Setelah tadi kami meninjau pos penyekatan di daerah Cileunyi, ini merupakan salah satu akses pintu masuk dan keluar bagi masyarakat dalam jumlah yang besar pada saat mudik, sehingga disini perlu pengawasan selama 24 jam,” ujarnya wakil bupati Garut periode 2004-2009 ini.

Disamping itu, kesehatan menjadi kunci utama untuk seluruh petugas keamanan karena dengan tugas yang sangat berat tersebut, seluruh petugas harus berusaha menjaga sikap humanis saat menghadapi masyarakat yang nekat mudik, misalnya senantiasa tersenyum dan senantiasa menebar kebaikan saat melaksanakan operasi, pintanya.

Ketika disinggung mengenai ribuan pemudik pengendara sepeda motor yang menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Minggu (9/5/2021) lalu.

Kang Memo sangat menyayangkan hal itu terjadi, namun peristiwa itu terjadi hanya bersifat situasional dimana volume kendaraan sudah melebihi batas. Untuk itu, kang Memo menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memaksakan mudik. 

Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kesehatan bersama agar tidak terpapar dan tidak menjadi penyebar virus covid-19, ujarnya.

Lebih lanjut politisi senior ini mengatakan, walaupun para pemudik berhasil menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang belum tentu dapat sampai dikampung halamannya. Hal ini mengingat, cukup banyaknya penyekatan, sehingga tidak ada celah bagi masyarakat untuk lolos dari pos penyekatan.

Untuk itu, sekali lagi, kang Memo menghimbau masyarakat untuk tidak memaksakan mudik lebaran tahun ini, karena pandemic covid-19 belum hilang dari Indonesia. Karena ditakutkan adanya kembali lonjakan kasus covid 19 dari para pemudik di suatu daerah dan belum tentu daerah itu memiliki fasilitas penangan covid yang memadai.

Diera digitalisasi saat ini, silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman dapat dilakukan dengan virtual melalui WhatsApp atau Vidio Call, tandasnya.(adikarya/yadi).

Komentar

Realita Terbaru