oleh

Peringatan Hardiknas 2021, Wakil Gubernur Jabar Soroti Sekolah Tahan Ijazah dan Biaya Pendaftaran

RajaBackLink.com

BANDUNG, realitapublik.com,— Wakil Gubernur jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum secara tegas ingatkan kepada para pihak Sekolah Menengah Atas Negeri dan Yayasan yang menaungi sekolah Swasta untuk tidak melakukan penahanan Ijazah bagi perserta didiknya.

“Perbuatan menahan Ijazah anak didik sama saja menghambat pendidikan anak, untuk itu, bagi sekolah negeri maupun swasta yang menahan ijazah akan kita panggil,” tegasnya.

“Bagi sekolah negeri, Kepseknya akan kita kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan bagi sekolah swasta, kita akan tinjau ulang perijinannya, bila perlu dicabut ijin operasional sekolahnya,” imbuh Uu.

Peringatan keras ini disampaikan Wagub Jabar Uu Ruchanul Ulum disela-sela acara peringatan Hari Pendidikan nasional Tingkat Jabar, yang dilakukan secara virtual, Minggu, (02/05/2021).

Baca Juga  Disdik Jabar Luncurkan Modul Kolaborasi Kurikulum Darurat di Masa AKB

Dirinya mengklaim sudah minta kepada pihak Dinas Pendidikan Jabar, untuk memantau  dan menindak tegas bagi pihak sekolah yang menahan ijazah peserta didiknya. Siapapun yang melakukan penahan ijazah harus ditindak, baik sekolah Negari maupun swasta’, tegasnya.

Khusus bagi sekolah swasta, lanjut Uu, akan memanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. “Niat anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan?,” ungkapnya.

“Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat. Apalagi ditengah pendemi covid-19 ini,” ujar Uu lugas.

Baca Juga  Disdik Jabar Lakukan Koordinasi Terkait Rencana Pembelajaran Tatap Muka TA 2021-2022

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Uu R Ulum juga menyoroti soal biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.

“Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, di satu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi di sisi lain terkendala oleh biaya yang mahal,” tambah Uu.

Baca Juga  Pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Kuningan

Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.

“Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya,” tandasnya. (Cuy/dbs)

Komentar

Realita Terbaru