oleh

Tunggu Kebijakan Pusat, Kota Bandung Siap Pembelajaran Tatap Muka

BANDUNG, realitapublik.com,— Pemerintah Kota Bandung siap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah. Berbagai persiapan telah dilakukan Pemkot Bandung, diantaranya vaksin bagi tenaga pendidik dan pendidikan, Simulasi dan Focu Group Discussion (FGD) dengan Stakeholder pendidikan.

Dikatakan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung sudah siap, namun masih tetap menunggu regulasi dari Pemerintah pusat.

“Jadi pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung sudah siap. Meskipun kita tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Tapi di sekolah sekolah itu infrastruktur protkesnya sudah disiapkan,” kata Yana usai meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Dosis 2 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Wilayah Bandung Wetan di SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Rabu 19 Mei 2021.

Menurut Yana, Pemkot Bandung melalui Dinas Pendidikan juga sudah melakukan simulasi, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder pendidikan. Simulasi yang dilakukan terkait jam masuk dan pulang para peserta didik, tiap kelas pun memiliki waktu berbeda, sehingga tidak saling bersinggungan saat masuk dan keluar sekolah.

Baca Juga  HUT Ke-61 Tahun, Depidar SOKSI Jabar Gelar Perayaan Sederhana Namun Sarat Makna

“Misalkan untuk SMP, kelas 1 masuk jam 7 pulang jam 10, kelas 2 masuk jam 7.30 pulang 10.30, kemudian kelas tiganya dari jam 8 sampai 11, sehingga gak ketemu,” katanya.

“Kemudian kantin tidak boleh buka, dan kapasitasnya juga di 50 persen. Kita pun minta memang yang PTM itu pelajaran yang memang harus tatap muka atau praktek, yang bisa lewat PJJ ya PJJ,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Taruna Bakti, Ibramsyah Amir mengaku pada pekan lalu sudah melakukan gladi resik untuk mensimulasikan PTM.

Baca Juga  Pemkot Bandung Mengijinkan Mal Buka Kembali, Asalkan ?...

“Minggu lalu kami melakukan gladi resik, dan akan dilanjutkan dengan gladi resik lainnya sampai persiapannya sangat matang,” ucapnya.

“Kami menilai beberapa aspek yang butuh perbaikan dari sisi teknis kemudian bagaimana layout ruangan. Sehingga bisa mencakup semua murid-murid, baik yang ada di dalam offline ataupun dalam online,” katanya.

Menurut Ibramsyah, hal itu bertujuan karena kapasitas yang diperbolehkan untuk PTM adalah 50 persen, sehingga infrastruktur harus dipersiapkan semaksimal mungkin.

“Jadi secara penyelenggaraaan pendidikan, kami sudah siap. Tetapi balik lagi kepada orang tua. Jadi sekolah sudah siap, pemerintah mendukung, kalau tidak ada izin dari orang tua, itu juga tidak akan terlaksana,” ucapnya.

“Jadi kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder baik orang tua kemudian penyelenggara pendidikan dan pemerintah, tapi kalau ditanya ketika PTM ini nanti diperbolehkan, ya kami bisa jalan dengan persetujuan orang tua,” lanjutnya.

Baca Juga  Sambangi Kantor PWI Kota Bandung, Mang Oded: Pewarta Bisa Menjadi Corong Informasi Dukung Program Pembangunan Daerah

Ibramsyah pun mengaku sudah menyebarkan angket sesuai edaran dari Disdik ke beberapa unit sekolah di bawah Yayasan Taruna Bakti.

“Karena Taruna Bakti mulai dari pendidikan dasar, ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Akademi Sekretaris, beberapa unit sudah dilakukan penyebaran angket sesuai anjuran disdik, ada juga yang belum seperti SMA, karena belum dapat arahan dari Provinsi,” katanya.

Ia mengungkapkan, hasilnya sementara memang tingkat keikutsertaan dalam PTM 60-70 persen setuju.

“Jadi tergantung level. Ketika di TK mungkin orangtua belum terlalu membiarkan anaknya bersekolah menyebabkan hanya 40 persen setuju. Kalau SMP itu cukup tinggi. Kita masih tunggu ‘feedback’-nya untuk unit-unit lain,” ucapnya. (cuy/hms)

Komentar

Realita Terbaru