oleh

Bangun 14 Terminal Tipe B, Jabar Butuh Rp.840 Miliar

BANDUNG, Realitapublik.com,— Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa terminal Tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat, terminal Tipe B menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan terminal Tipe C menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Undnag-undang No 23 tahun 2014 tersebut, cukup jelas, bahwa seluruh terminal Tipe B yang ada di Kabupaten/Kota se-Jabar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, termasuk juga dalam hal pengelolaannya.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Memo Hermawan, di Jabar saat ini ada 14 teminal Tipe B yang dalam pengelolaannya dibawah kendali tanggungjawab Dinas Perhubungan Jabar. Namun, ke-14 terminal tersebut, kondisinya sudah kurang layak dan nyaman bagi para penumpang maupun awak bus.  Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi total.

Untuk merevitalisasi total satu (1) terminal Tipe B membutuhkananggaran sebesar Rp.60 miliar. Kalau ada 14 terminal berarti butuh anggaran sebesar Rp.840 miliar.  Jadi, butuh anggaran cukup besar.

Berhubung membutuhkan anggaran cukup besar, maka pola pembangunan pembiayanaan menggunakan tahun jamak (multi years). Jadi anggaran dalam beberapa tahun APBD Jabar, ujar Kang Memo—sapaan—H. Memo Hermawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (23/6-2021).

Dikatakan, dalam APBD Jabar 2021 sekarang, baru dianggarkan untuk dua terminal yaitu Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon dan Terminal Ckarang di Kabupaten Bekasi, dengan neilai masing-masing terminal sebesar Rp. 4,5 miliar. Dan sisanya sebesar Rp.51,5 Miliar lagi akan dianggarkan kembali pada tahun 2022 mendatang.

Saat ditanya, kenapa baru dua terminal (CIledug dan Cikarang) yang dianggarkan ?… politisi PAN Jabar ini mengatakan, karena didua terminal tersebut sudah sudah beres soal pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Dinyatakan sudah “clean and clear”, sehingga dapat dibangun.

Kang Memo juga mengatakan, sebenarnya sudah ada 7 terminal yang sudah dalam kondisi “clean and clear”, dan suah siap dibangun/ revitalisasi. Namun, berhubung sekitar-30 hingga 40 persen dana APBD Jabar diperuntukan untuk penanganan pandemi covid-19, makanya hanya dianggarkan untuk dua terminal saja dulu.

Lebih lanjut Kang Memo, mengatakan, penanganan alih kelola terminal Tipe B terutama soal P3D tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak hal yang terkait di dalamnya. Pada kenyataannya, ada terminal yang didirikan di atas tanah milik desa. Jadi, jangankan membangun kalau status tanahnya saja belum jelas. Namun, semua tetap diupayakan untuk dilakukan percepatan prosesnya.

Kita di DPRD Jabar akan mendorong percepatan pembangunan/ revitalisasi total terhadap 14 terminal Tipe B di Jabar.

“ Ya, kalau bias, ke 14 terminal Tipe B tersebut, dapat diselesaikan dala lima tahun masa kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil- dan Wagub Uu Ruchanul Ulum.   Sehingga kedepannya, Provinsi Jabar akan membantu kabupaten/kota belum memiliki terminal Tipe B”, tandasnya. (adikarya/yadi).

Komentar

Realita Terbaru